Oleh: Dzulfan Hidayat
Dipublikasikan: Maret 2025
Pendahuluan
Program Pangan Gratis yang menjadi janji kampanye utama Presiden Prabowo Subianto kini telah memasuki fase implementasi pada kuartal pertama 2025. Sebagai salah satu kebijakan ekonomi paling ambisius dalam sejarah Indonesia modern, program ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp 450 triliun untuk menyediakan makanan bergizi bagi lebih dari 18 juta anak sekolah dan balita dari keluarga prasejahtera. Artikel ini menganalisis dampak fiskal program tersebut terhadap APBN 2025 serta implikasinya pada ketahanan pangan nasional.
Realisasi Program Pangan Gratis
Skala dan Cakupan
Program Pangan Gratis Prabowo yang diluncurkan pada Februari 2025 mencakup beberapa komponen utama:
- Sarapan Bergizi untuk Siswa: Menyediakan sarapan bergizi bagi 15,2 juta siswa SD dan SMP di 34 provinsi.
- Asupan Gizi untuk Balita: Paket makanan tambahan dan suplementasi gizi untuk 3,4 juta balita dari keluarga penerima PKH (Program Keluarga Harapan).
- Bantuan Pangan Non-Tunai Plus: Peningkatan nilai dan diversifikasi BPNT untuk 15,7 juta keluarga prasejahtera.
Dalam tiga bulan pertama implementasinya, program ini telah menjangkau 78% dari target penerima manfaat, dengan capaian tertinggi di Pulau Jawa (92%) dan terendah di Papua dan Papua Barat (43%).
Struktur Pendanaan
Pendanaan program ini berasal dari beberapa sumber:
| Sumber Dana | Persentase | Nominal (Triliun Rp) |
| Realokasi Subsidi BBM | 42% | 189 |
| Efisiensi Belanja K/L | 28% | 126 |
| Peningkatan Penerimaan Pajak | 18% | 81 |
| Pembiayaan (SUN) | 12% | 54 |
| Total | 100% | 450 |
Struktur pendanaan ini menunjukkan ketergantungan signifikan pada keberhasilan reformasi subsidi dan efisiensi anggaran, yang menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi berkelanjutan program ini.
Dampak Fiskal
Tekanan pada APBN
Program Pangan Gratis mengambil porsi sekitar 14,8% dari total APBN 2025 yang mencapai Rp 3.043 triliun. Proporsi ini menjadikannya salah satu program sosial dengan alokasi anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia, bahkan melampaui anggaran gabungan untuk pendidikan (12,4%) dan kesehatan (5,7%).
Menurut analisis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), program ini berpotensi meningkatkan defisit anggaran dari proyeksi awal 2,29% menjadi 2,84% terhadap PDB jika target efisiensi dan peningkatan penerimaan tidak tercapai.
“Meskipun secara legal masih di bawah batas maksimal defisit 3%, tekanan fiskal ini mengurangi ruang gerak pemerintah untuk stimulus ekonomi lainnya dan pembangunan infrastruktur,” ungkap Dr. Ari Kuncoro, ekonom senior.
Dampak pada Realokasi Anggaran
Realokasi anggaran untuk mendanai program ini telah menyebabkan pemotongan signifikan pada beberapa pos belanja strategis lainnya:
- Infrastruktur: Penurunan anggaran infrastruktur sebesar 22% dibandingkan APBN 2024.
- Energi Terbarukan: Penundaan beberapa proyek pembangkit energi terbarukan dengan total kapasitas 1,2 GW.
- Digitalisasi Pemerintahan: Pemotongan 30% anggaran transformasi digital layanan publik.
“Ini menjadi trade-off yang harus dikelola dengan hati-hati. Di satu sisi, program pangan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat rentan, tetapi di sisi lain, penundaan investasi infrastruktur berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” kata Menteri Keuangan dalam konferensi pers pada 15 Februari 2025.
Dampak pada Ketahanan Pangan Nasional
Peningkatan Produksi Lokal
Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan pendukung untuk meningkatkan produksi pangan lokal:
- Ekspansi Food Estate: Perluasan program food estate di Kalimantan Tengah (150.000 hektare) dan Sumatra Utara (60.000 hektare) dengan fokus pada produksi beras, jagung, dan kedelai.
- Modernisasi Pertanian: Akselerasi program mekanisasi pertanian dengan penyediaan 12.000 unit alat pertanian modern untuk kelompok tani.
- Penguatan Korporasi Petani: Pembentukan 250 korporasi petani baru dengan dukungan pembiayaan hingga Rp 2 miliar per korporasi.
Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan peningkatan produksi padi sebesar 4,7% pada triwulan I 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, produksi protein hewani seperti daging sapi dan ayam justru mengalami tekanan akibat kenaikan harga pakan.
Tantangan Rantai Pasok
Program ini menghadapi beberapa tantangan dalam rantai pasok:
- Kapasitas Logistik: Keterbatasan infrastruktur penyimpanan dan distribusi, terutama untuk makanan segar di wilayah remote.
- Fluktuasi Harga: Lonjakan permintaan terhadap komoditas tertentu menyebabkan inflasi sektoral yang mencapai 7,2% untuk kelompok pangan pada Februari 2025.
- Ketergantungan Impor: Untuk beberapa komoditas seperti kedelai, gula, dan daging sapi, program ini masih mengandalkan impor yang mencapai 35% dari total kebutuhan.
“Program Pangan Gratis telah meningkatkan permintaan efektif terhadap produk pangan berkualitas, tetapi kapasitas produksi dan distribusi domestik belum sepenuhnya siap. Ini tercermin dari lonjakan harga di beberapa sentra produksi,” jelas Prof. Bustanul Arifin, pakar ekonomi pertanian.
Inovasi Teknologi Pangan
Salah satu aspek positif dari program ini adalah akselerasi inovasi teknologi pangan:
- Pengembangan Varietas Unggul: Kolaborasi Kementerian Pertanian dengan lembaga riset untuk pengembangan varietas padi dan kedelai yang lebih tahan terhadap perubahan iklim.
- Fortifikasi Pangan: Standarisasi fortifikasi untuk produk tepung, minyak, dan garam yang disalurkan dalam program.
- Sistem Traceability: Implementasi sistem pelacakan digital pada rantai pasok untuk memastikan kualitas dan mengurangi kebocoran.
Respon Pasar dan Pelaku Usaha
Dampak pada Sektor Agribisnis
Saham-saham perusahaan di sektor agribisnis mengalami peningkatan signifikan sejak program ini diimplementasikan:
| Perusahaan | Perubahan Harga Saham (Jan-Mar 2025) |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | +18,7% |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk | +15,3% |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | +12,1% |
| PT Bisi International Tbk | +27,4% |
“Program Pangan Gratis menjadi katalis pertumbuhan bagi sektor agribisnis. Permintaan yang stabil dan dapat diprediksi memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi jangka panjang pada kapasitas produksi,” ungkap analis Mandiri Sekuritas dalam laporan terbaru.
Dampak pada UMKM
Program ini juga membuka peluang bagi UMKM di sektor pangan, dengan beberapa poin penting:
- Penyerapan UMKM: 34% dari pengadaan produk pangan berasal dari UMKM lokal melalui skema kemitraan khusus.
- Peningkatan Standar: UMKM yang berpartisipasi wajib memenuhi standar keamanan pangan yang diverifikasi BPOM.
- Akses Pembiayaan: Fasilitas KUR khusus dengan bunga rendah (3%) untuk UMKM yang menjadi pemasok program.
Tantangan Implementasi dan Risiko
Tantangan Logistik dan Operasional
- Distribusi ke Daerah Terpencil: Kesulitan menjangkau 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dengan infrastruktur terbatas.
- Penyimpanan dan Penanganan: Keterbatasan fasilitas cold chain untuk produk segar dan protein.
- Koordinasi Lintas Sektor: Kompleksitas koordinasi antara Kementerian Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan pemerintah daerah.
Risiko Fiskal Jangka Panjang
- Keberlangsungan Pendanaan: Ketidakpastian tentang sumber pendanaan jangka panjang setelah realokasi subsidi BBM.
- Inflasi Pangan: Potensi tekanan inflasi jika produksi domestik tidak dapat memenuhi peningkatan permintaan.
- Ketergantungan: Risiko menciptakan ketergantungan jangka panjang yang sulit dilepaskan secara politis.
“Program ini harus dilihat sebagai investasi awal untuk memutus siklus malnutrisi dan kemiskinan, bukan sebagai beban fiskal permanen. Diperlukan exit strategy yang jelas untuk transisi dari bantuan langsung menuju kemandirian pangan,” tegas Dr. Elan Satriawan, ekonom pembangunan.
Dampak Sosial-Ekonomi Awal
Indikator Gizi dan Kesehatan
Data awal dari Kementerian Kesehatan menunjukkan beberapa dampak positif:
- Penurunan Absensi: Rata-rata absensi di sekolah dasar turun 8,2% pada Februari-Maret 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
- Kunjungan Puskesmas: Kunjungan terkait masalah gizi pada anak usia 0-5 tahun menurun 6,4%.
- Partisipasi Posyandu: Peningkatan partisipasi posyandu sebesar 12,7% di daerah dengan implementasi program tertinggi.
Dampak pada Ekonomi Lokal
Program ini juga memberikan efek pengganda ke ekonomi lokal:
- Penyerapan Tenaga Kerja: Penciptaan sekitar 172.000 lapangan kerja baru di sektor produksi, pengolahan, dan distribusi pangan.
- Peningkatan Pendapatan Petani: Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 104,7 pada Desember 2024 menjadi 108,3 pada Februari 2025.
- Aktivitas Ekonomi Lokal: Peningkatan omset pasar tradisional di sekitar sentra distribusi program rata-rata sebesar 14,2%.
Rekomendasi Kebijakan
Optimasi Anggaran dan Efisiensi
- Skema Pendanaan Alternatif: Eksplorasi public-private partnership untuk mengurangi beban fiskal langsung.
- Targeting yang Lebih Presisi: Peningkatan akurasi data penerima untuk mengurangi kebocoran.
- Integrasi Program: Konsolidasi dengan program bantuan sosial lain untuk mengurangi overhead administratif.
Penguatan Ketahanan Pangan
- Diversifikasi Produksi: Mendorong diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu.
- Penguatan Cadangan Pangan: Peningkatan kapasitas cadangan pangan nasional dan daerah.
- Insentif Produksi Lokal: Skema insentif fiskal dan non-fiskal untuk produksi komoditas strategis.
Sustainability Jangka Panjang
- Monitoring & Evaluasi Ketat: Pembentukan tim independen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program.
- Exitplan Bertahap: Merumuskan strategi transisi dari bantuan langsung menuju pemberdayaan.
- Pembangunan Kapasitas: Penguatan kapasitas petani dan pelaku usaha lokal untuk menjamin keberlangsungan rantai pasok.
Kesimpulan
Program Pangan Gratis Prabowo merepresentasikan pendekatan baru dalam kebijakan sosial-ekonomi Indonesia dengan skala dan ambisi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam jangka pendek, program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat prasejahtera dan menciptakan stimulus ekonomi di sektor pangan dan pertanian.
Namun, keberlanjutan fiskal dan dampak jangka panjang program ini masih menjadi pertanyaan besar. Keberhasilan program akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyeimbangkan manfaat sosial dengan tekanan fiskal, serta mengintegrasikan program ini ke dalam strategi ketahanan pangan nasional yang komprehensif.
Yang pasti, Program Pangan Gratis telah mengubah lanskap kebijakan sosial Indonesia dan akan menjadi benchmark untuk evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan malnutrisi yang telah lama menghantui Indonesia.
Referensi
- Laporan Pelaksanaan Program Pangan Gratis, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Maret 2025.
- Kajian Dampak Fiskal Program Pangan Gratis, LPEM UI, Februari 2025.
- Laporan Inflasi Bank Indonesia, Februari 2025.
- Statistik Pertanian, Badan Pusat Statistik, Maret 2025.
- Ulasan Kebijakan Anggaran APBN 2025, Kementerian Keuangan RI.
- Survei Ketahanan Pangan Nasional, Badan Ketahanan Pangan, Januari 2025.
