Fokus Pemerintah di Akhir Tahun 2025
Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara menjelang akhir tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempercepat penagihan pajak terhadap para penunggak besar yang belum melunasi kewajibannya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sekitar 200 wajib pajak besar masih menunggak pajak dengan total mencapai Rp60 triliun. Seluruh kasus tersebut sudah berstatus inkrah, artinya pengadilan pajak telah mengeluarkan keputusan hukum tetap yang tidak bisa digugat kembali.
Namun, sebagian besar perusahaan besar itu belum juga membayar kewajiban pajaknya. Hingga awal Oktober 2025, pemerintah baru berhasil menarik sekitar Rp7 triliun. Purbaya menjelaskan bahwa sebagian wajib pajak telah mulai mencicil, tetapi pemerintah ingin proses penyelesaiannya berlangsung lebih cepat.
Kendala dalam Penagihan Pajak
Proses penagihan berjalan lambat karena beberapa faktor. Sebagian wajib pajak meminta skema pembayaran bertahap atau menjalani negosiasi ulang, sementara yang lain masih menghadapi restrukturisasi dan proses pailit.
Selain itu, sistem Coretax, yang berfungsi sebagai tulang punggung administrasi perpajakan nasional, belum bekerja secara optimal. Integrasi data dan pelacakan penunggakan masih menghadapi kendala teknis sehingga memperlambat proses verifikasi dan tindak lanjut.
Koordinasi antarinstansi juga belum maksimal. Penanganan kasus pajak besar sering melibatkan banyak lembaga, yang menyebabkan satu kasus bisa berlarut-larut sebelum tuntas.
Langkah Strategis untuk Mempercepat Penagihan
Menanggapi masalah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginstruksikan langkah strategis lintas lembaga. Pemerintah ingin memastikan penagihan berjalan tegas, cepat, dan terukur, agar efektif secara finansial dan memberikan efek jera bagi penunggak pajak lainnya.
1. Fokus pada Kasus Inkrah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) langsung mengeksekusi penagihan terhadap wajib pajak yang kalah di pengadilan pajak. Karena status hukumnya sudah final, DJP bisa mempercepat proses tanpa menunggu keputusan tambahan.
2. Strategi Quick Win
Pemerintah memprioritaskan penagihan terhadap wajib pajak dengan nilai tunggakan terbesar agar hasilnya segera meningkatkan penerimaan negara.
3. Penyempurnaan Sistem Coretax
Pemerintah menyempurnakan sistem Coretax agar dapat memantau progres penagihan secara real time. Purbaya juga membuka peluang bekerja sama dengan ahli IT luar negeri untuk mempercepat pengembangan sistem ini.
4. Koordinasi Lintas Lembaga
Kemenkeu memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Agung, BPKP, PPATK, dan OJK supaya setiap aset milik penunggak pajak dapat diawasi secara menyeluruh.
5. Pemantauan Langsung oleh Menteri
Purbaya memantau langsung perkembangan setiap kasus besar, terutama yang nilainya di atas Rp1 triliun, untuk memastikan proses berjalan sesuai target.
Dampak dan Harapan ke Depan
Jika seluruh langkah berjalan sesuai rencana, pemerintah berpeluang menambah ruang fiskal hingga Rp60 triliun. Namun bagi Purbaya, hasil terpenting bukan hanya pada angka, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan secara konsisten. Dengan pengawasan ketat, koordinasi solid, dan sistem digital yang makin kuat, pemerintah berharap momentum ini menjadi awal menuju sistem fiskal yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
